Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Presiden: Tidak Ada Kekuasaan Absolut

Home / Peristiwa / Presiden: Tidak Ada Kekuasaan Absolut
Presiden: Tidak Ada Kekuasaan Absolut Presiden Joko Widodo. (Foto: Dok/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Prabowo dan SBY soal pengawasan dan kontrol terhadap pemegang kekuasaan.

"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Presiden Joko Widodo di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7) dilansir Antara.

BACA JUGA: SBY-Prabowo Sepakat untuk Mengawal dan Mengoreksi Pemerintah

Soal keputusannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dipermasalahkan SBY dan Prabowo, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengikuti mekanisme dan proses hukum.

"Dan juga perlu saya sampaikan, Perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada," tegas Presiden.

Presiden menilai pernyataan soal adanya kekuasaan absolut di negara ini adalah pernyataan yang berlebihan.

"(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," tegasnya. (*)

Berita Terkait

Komentar

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com