Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Presiden Persilakan Tempuh Jalur Hukum Bagi yang Tidak Setuju Perppu Ormas

Home / Peristiwa / Presiden Persilakan Tempuh Jalur Hukum Bagi yang Tidak Setuju Perppu Ormas
Presiden Persilakan Tempuh Jalur Hukum Bagi yang Tidak Setuju Perppu Ormas Presiden RI Joko Widodo (Foto: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) pembubaran ormas untuk menempuh jalur hukum.

"Yang tidak setuju dengan Perppu silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu (16/7) seperti ditulis di laman setkab.go.id.

Dia menyebutkan Indonesia adalah negara hukum yang memberi ruang kepada pihak yang tidak setuju dengan aturan hukum yang diterbitkan pemerintah. "Tempuh lewat jalur hukum, tapi yang kita inginkan negara ini tetap utuh," kata Presiden.

Menurut Presiden, Negara tidak akan membiarkan ormas atau individu menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan oleh negara. "Negara harus berani mengontrol atau mengendalikan karena memang itu adalah fungsi negara," katanya.

Negara tidak bisa lagi terus menerus dirongrong masa depan dan kewibawaannya dengan menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

"Oleh sebab itu kalau masih ada yang ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan mengganti dengan ideologi yang lain, apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan tidak. Tidak boleh kita biarkan mereka yang ingin mengganti Pancasila, merongrong NKRI, demokrasi negara ini," tegas Jokowi.

Seperti deketahui, pada 2017, pemerintah sudah menerbitkan dua Perppu yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan. Pemerintah berharap dua perppu itu segera menjadi undang-undang. (*)

Berita Terkait

Komentar

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com