Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Kemenag RI Perketat Pengawasan Biro Travel Umrah

Home / Peristiwa - Daerah / Kemenag RI Perketat Pengawasan Biro Travel Umrah
Kemenag RI Perketat Pengawasan Biro Travel Umrah Salah satu robongan umrah yang mengalami masalah dengan ravel umrah saat dipulangkan dari Jeddah. (foto: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Agama RI bertekad meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Langkah itu dibuat seiring meningkatnya aduan jemaah yang merasa kecewa dengan layanan travel umrah.

Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Muhajirin Yanis menegaskan komitmennya itu untuk memberikan perlindungan terhadap jemaah. "Persoalan penundaan keberangkatan perjalanan ibadah umrah menjadi perhatian serius Kementerian Agama," tegasnya di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Muhajirin, Kemenag telah menempuh sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, memanggil pihak PPIU yang terindikasi menunda-nunda keberangkatan jemaahnya dan meminta tambahan biaya di luar yang disepakati pada saat pendaftaran.

"Kepada kami, PPIU sudah menyatakan komitmen mereka untuk memberangkatkan seluruh jemaah yang sudah terdaftar atau mengembalikan biaya yang sudah disetorkan," ujarnya.

Kemenag saat ini terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen pihak PPIU. Kemenag bahkan ikut mengupayakan langkah mediasi antara jemaah dengan PPIU, mengingat tuntutan utama jemaah adalah berangkat ke Tanah Suci.

Langkah kedua, mengumpulkan fakta lapangan dan melakukan pengkajian. Proses ini kata Muhajirin terus dilakukan dan hampir final.

"Pengumpulan data dan fakta dilakukan dengan menginventarisir permasalahan, pengaduan-pengaduan yang masuk, klarifikasi terhadap PPIU serta peninjauan langsung di lokasi-lokasi di mana jemaah diinapkan," jelasnya.

Ke depan, Kemenag juga akan mengintensifkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian, BPKN, OJK, Satgas Waspada Investasi, MUI, dan LSM, dalam rangka mencari solusi terbaik bagi jemaah umrah.

"Pengumpulan fakta di lapangan serta hasil kajian ini nantinya akan menjadi dasar untuk mengambil tindakan terhadap PPIU yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan jemaah," tegasnya.

Muhajirin mengaku kalau tahun 2017 ini pihaknya belum lagi mengeluarkan sanksi. Sebab, dia masih menunggu hasil pengumpulan data, berikut kajiannya. (*)

Berita Terkait

Komentar

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com