Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Bumdes Didorong Kelola LKM Berbasis Desa

Home / Ekonomi / Bumdes Didorong Kelola LKM Berbasis Desa
Bumdes Didorong Kelola LKM Berbasis Desa Suparlan dari OJK saat memaparkan materi di di aula kampus IAI Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Jumat (24/3/2017). (Foto : Romi S/TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Demi meningkatkan ekonomi ditingkat desa, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat, mengelar kuliah umum bertema Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tingkat desa. Peserta, kuliah umum ini adalah mahasiswa, kepala desa, dan Bumdes se Banyuwangi

Emi Hidayati, dosen AIA Ibrahimy mengatakan, pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), untuk pengembangan usahanya, mereka harus menjaminkan surat kendaraan dan berbagai jaminan. Padahal, seharusnya lembaga keuangan memberikan pinjaman berdasarkan jaminan usaha.

"Melalui LKM, yang di kelola Bumdes, penyertaan modalnya dengan menjaminkan usahanya. Tentunya UMKM yang sudah memiliki izin resmi," kata Emi Hidayati,  Jumat (24/3/2017).

Emy jmenegaskan bahwa LKM juga diatur dalam undang-undang nomer 71 tahun 1992 pasal 19, 16 dan pasal 58 tentang peyertaan modal pedesaan dengan lingkup desa.

"Bila seperti itu bisa berjalan nantinya asas ekonomi kerakyatan dan sosial yang tinggi," tegas mantan Aktivis PMII tersebut.

Emy menargekan bahwa tahun 2017 ini, semua desa sudah membentuk suatu lembaga peyertaan modal dengan lembaga LKM.

Sementara itu Suparlan, Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Otoritas Jasa Keuangan OJK Pusat, memaparkan dalam kuliah umum, manfaat LKM, ke peserta. Di antaranya, bila desa melakukan pembentukan LKM akan mendapat pendampingan pengelolaan keuangan Bumdes.

"Misal dengan sudah dimilikinya legalitas LKM yang dimiliki Bumdes, maka uang yang di tabung nasabah akan langsung terlindungi oleh OJK," papar Suparlan.

Tidak hanya itu saja, OJK juga akan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas LKM di tinggkat desa, hingga mampu mengola managemen dengan baik dan bisa di nikmati bersama. (*)

Berita Terkait

Komentar

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com